TRIBUN-SULBAR.COM - Pemimpin awal dari presiden Prabowo Subianto dipenuhi dengan serangkaian ketidakstabilan dan perdebatan.
Dimulai dengan kontroversi mengenai peningkatan pajak pertambahan nilai sebesar 12%, program makan bergizi gratis (MBG), penghematan dana belanja negara, hingga beberapa kasus besar korupsi yang melibatkan badan seperti Pertamina.
Belum lagi tentang penayangan UU TNI yang sekarang menjadi sumber ketidakpuasan di beberapa daerah dan mengakibatkan tindakan-tindakan keras dari para demonstran serta petugas berseragam.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Akademisi dari Universitas Paramadina Shiskha Prabawaningtyas berpendapat bahwa Prabowo harus memikirkan partisipasi kelompok masyarakat sipil yang kritis dalam susunan kabinetnya.
Ini sangat relevan setelah menyaksikan sejumlah kericuhan yang timbul pasca seratus hari kepemimpinan Kabinet Merah Putih.
"Setelah 100 hari kepemimpinan berlalu, sejumlah masalah muncul, termasuk dugaan skandal hukum dan kasus-kasus suap yang disinyalir melibatkan para petinggi tapi tanpa ada tindak lanjut konkret untuk menyelesaikan mereka, ambiguitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, tantangan efisiensi anggaran, perlambatan ekonomi serta anjloknya nilai saham, hingga protes besar dari mahasiswa atas RUU Tentara Nasional Indonesia yang berakhir dengan kerusuhan bersifat brutal. Saya pikir kondisi tersebut perlu ditangani oleh Presiden Prabowo dengan hati-hati menggunakan strategi politik yang tepat," jelas Shiskha saat memberikan keterangan pada reporter, Selasa (25/3/2025).
Mahasiswa Minta Presiden Keluarkan Perppu karena Prabowo Bukan Bagian dari Revisi UU TNI
Mengingat saran dari seorang doktor ilmu hubungan internasional asal Jerman tersebut, langkah yang bisa diambil oleh Prabowo dalam menangani kondisi sulit dan berbagai tekanan saat ini ialah dengan mendayagunakan pemerintahan miliknya agar menjadi lebih transparan serta merangsangkan partisipasi semua kalangan.
Itu dicapai salah satunya dengan memperhitungkan partisipasi beragam grup masyarakat sipil seperti teknokrat serta intelektual kritis yang peduli dan ahli dalam urusan pemerintah.
"Dalam sistem demokrasis, kelompok kritis ataupun intelektual publik yang memiliki keahlian, ketangkasan pikir serta idealisme tidak hanya bertindak sebagai detektor untuk melihat apakah suatu pemerintahan bekerja secara efisien dan efektif. Mereka juga dapat diajak menyumbangkan gagasan dan konsep-konsep baru dalam merumuskan strategi pengembangan. Dengan sifatnya yang natural, mereka cenderung lebih handal dalam mengidentifikasi sentimen massa dan pada saat bersamaan menciptakan hubungan komunikasi yang positif di antara warga," katanya.
Dalam tiap tahap kekuasaan, Shiskha menggambarkan bahwa para presiden di Indonesia senantiasa memasukkan golongan akademisi untuk berpartisipasi serta mendorong jalannya pemerintahan.
Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, negara dipimpin oleh para pemikir dan tokoh-tokoh kritis seperti Soekarno, Hatta, hingga Jenderal Nasution. Era ini menunjukkan kepemimpinan dari individu-individu berpangkat tinggi yang memiliki visi untuk membangun negeri baru.
Masa Awal Orde Baru malahan dirancang dengan kebijakan ekonomi yang kuat oleh sekelompok tokoh intelektual kritis termasuk Soemitro Djojohadikusumo, bapak dari Presiden Prabowo.
Demikian pula pada masa kepresidenan Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi.
Viral Aksi Penolakan RUU Tentara di Malang Jadi Topik Hangat X, 10 Orang Kehilangan Hubungan Komunikasi, Kantor DPRD Terbakar
Masyarakat sipil yang memiliki karakter kuat dan pemikiran mandiri diundang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan.
"Lebih lanjut lagi di tengah pergantian dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia, diperlukan kerjasama dari semua kekuatan politik dalam negeri guna menciptakan fungsi negara yang kuat dan tahan terhadap perubahan. Masyarakat sipil yang mandiri dan kritis malah menjadi aset bagi negara karena dapat menyediakan ide-ide alternatif serta membantu mengembangkan kebijakan yang efektif. Umumnya publik akan menerima dan mendukung hadirnya akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan intelijensia kritis dalam pemerintahan," ungkap Shiskha.
Shiskha menganggap bahwa kolaborasi dan gotong royong merupakan elemen penting untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, meliputi aspek pembentukan negara (peran pemerintah dan dinamika berpemerintahan) serta penyatuan bangsa (pengerasan solidaritas politik di tingkat nasional).
Dia mengusulkan agar Presiden Prabowo dapat mendengarkan serta melibatkan para intelektual publik dan tokoh-tokoh dari lingkaran masyarakat sipil yang kritis dalam proses pembangunan negara ini berlanjut.
"Mungkin kolaborasi dan gotong royong dalam sistem demokratis perlu dipahami sebagai sinergi dan empati untuk mencapai tujuan bersama, bukannya orientasi pada persaingan politik, sikap terisolir, atau sekadar pertarungan ekonomi-politik dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Perlu adanya etika politik serta kesepakatan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip idealis, keadilan, dan integritas," jelas Shiskha.
Aliansi Warga Sipil dan Pelajar Gelar Aksi Demonstrasi di DPRD Majene, Sulawesi Barat Menentang Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia
Serangan Terhadap Media Tempo Merugikan Presiden
Teror yang dialamatkan kepada jurnalis media Tempo dinilai juga merugikan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Haris Rusly Moti, yang merupakan salah satu aktivis dari tahun 1998, menganggap bahwa pelaku ancaman sengaja melancarkan tindakan itu untuk memutarbalikkan fakta sehingga tampak seperti pemerintah Prabowo tidak menerima kritikan atau bertentangan dengan prinsip-demokrasi.
Haris yakin bahwa penjahat teroris tidak berasal dari kelompok pemerintahan Prabowo maupun para pengikutnya.
Karena itu, ia berpendapat bahwa Prabowo mempunyai janji untuk menghormati posisi kritis pers.
"Peneror berupaya mempengaruhi kesadaran publik untuk terlihat seperti pemerintah Prabowo menentang demokrasi," ungkapnya Haris pada hari Senin (24/3/2025).
Haris menyebutkan bahwa kepatuhan Presiden terhadap masukan bisa diamati dari petunjuknya kepada tim kabinet.
Menurut Prabowo, di manakah tempat yang seharusnya untuk menginstruksikan tim kabinetnya supaya melakukan refleksi diri guna mencegah terjadinya berbagai kesalahan pengertian serta protes karena ketidakcukupan dalam komunikasi publik pemerintah?
Itu dikatakan Prabowo dalam pidato yang dia sampaikan pada tanggal 19 Maret kemarin.
Haris pun menggariskan bahwa kebebasan berekspresi dilindungi oleh undang-undang dasar dan seharusnya diperlakukan dengan hormat oleh semua pihak.
"Padahal pidato Presiden Prabowo beberapa hari sebelumnya jelas-jelas menghargai sikap kritis media massa dan media sosial,” imbuh Haris.
"Jelas sekali, Presiden telah menginstruksikan kepada semua staf pemerintahan, termasuk para menteri serta khususnya kepala bidang komunikasi, agar meningkatkan komunikasi dengan rakyat," katanya.
Jokowi Bahas Perubahan Istana Negara Pasca Kedatangan Prabowo Sebagai Presiden, Terkuak Saat Sesi Berbuka Puasa Bersama
Karenanya, mereka berharap polisi bisa menyelesaikan penyelidikan atas tindakan teroris tersebut.
"Kami mensupport tindakan hukum yang dijalankan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mengungkap para pelaku, penggerak utama, dan alasan di balik serangan berturut-turut yang menciptakan ketidakamanan, mendorong keributan, serta membentuk opini buruk tentang pemerintahan saat ini," ungkapnya.
Haris juga berharap rangkaian teror tersebut tak menyurutkan kritik media massa kepada pemerintah.
Diketahui bahwa Tempo telah menerima dua kali pengiriman mayat binatang sebagai ancaman dari seseorang yang tak dikenal.
Yang pertama adalah pengiriman kepala babi tanpa telinga yang diterima pada hari Rabu (19/3/2025) dan dialamatkan untuk Francisca Christy Rosana, yaitu seorang jurnalis di departemen politik serta pembawa acara talk show bernama Bocor Alus Politik.
Selanjutnya, pengiriman kedua tiba pada hari Sabtu (22/3/2025), membawa enam ekor tikus dengan kepala yang telah dipotong.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah memberikan instruksi kepada Kabag Reskrimum Polri Brigadir Jenderal Wahyu Widada agar menyelidiki secara mendalam kejadian teroris itu.
"Terkait insiden yang terjadi di Tempo, saya telah memerintahkan Kapoldam agar melakukan investigasi tambahan," ungkap Sigit setelah menunaikan sajadah Ramadhan di Masjid Raya Medan, Sumatera Utara, pada hari Sabtu, 22 Maret 2025.
Dia menegaskan bahwa mereka akan mengedepankan layanan berkualitas tinggi, terutama dalam penyelidikan kasus teror itu.
"Menurut saya, kita pasti akan menyediakan layanan terbaik guna mengatasi masalah itu," katanya.
Sekarang ini, intimidasi terhadap Tempo menjadi lebih jelas setelah pada tanggal 21 Maret 2025, ketika tim editorial mendapat pesan ancaman lewat platform media sosial.
Akun Instagram @derrynoah Mengirimi pesan yang mengancam akan ada serangan terus-menerus sampai kantor Tempo "tumbang".
Setri Yasra, pemimpin redaksi Tempo, menggarisbawahi bahwa penemuan mayat tikus tersebut makin menyatakan ada usaha teror yang dialami oleh para jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
"Penyampinya secara proposal mengintimidasi pekerjaan jurnalis," kata Setri dalam pernyataannya, Jumat.
Bila maksudnya adalah mengintimidasi, kita tetap berani dan tak akan terpengaruh. stop tindakan pengecut ini."
Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 2025, Setri sudah mengajukan laporan tentang insiden ancaman bom berupa kepala babi kepada Kepolisian RI Pusat.
Bukti sudah dikirimkan ke polisi guna investigasi tambahan.
(Tribunnews.com/Milani/Muhammad Zulfikar/Ilham Rian/Malvyandi Haryadi)
Artikel ini sudah dipublikasikan di Tribunnews.com dengan berjudul Banyak Ketidakstabilan pada Permulaan Kepemimpinan, Pakar Menyarankan Prabowo Buat Kerjasama dengan Masyarakat sipil , dan Serangan terhadap Tempo Dianggap Merugikan Pemerintah Prabowo, Haris Rusly Moti Berpendapat Ini adalah Manipulasi Opini