BREBES, - Bupati Brebes dari Jawa Tengah, Paramitha Widya Kusuma, menjelaskan tentang perannya sebagai seorang bupati terbaru yang belum memahami sepenuhnya isi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024. unaudited yang sudah diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Setelah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD), Mitha mengatakan bahwa dia tergesa-gesa karena harus hadir dalam acara lain dan karenanya tidak begitu fokus ketika menjawab pertanyaan para jurnalis di Aula Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah pada hari Rabu, 26 Maret 2025 yang lalu.
"Saya sebenarnya kemarin masih memiliki agenda penting yang perlu segera saya hadapi. Oleh karena itu, belum sempat merespons pertanyaan wartawan tersebut. Memang, sebagai bupati baru, anggaran tahun 2024 bukanlah tanggung jawab saya saat ini, jadi...belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut," ungkap Paramitha ketika ditemui di Pendapa Brebes pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2025.
Sebelumnya, ketika dimintai pendapat oleh para jurnalis tentang hal tersebut, Paramitha menyatakan bahwa dia masih belum paham dengan isi dari laporan keuangannya. unaudited 2024 yang diberikan kepada BPK karena dia baru saja dilantik menjadi bupati pada Maret 2025.
"Bupati anyar durung ngerti "Menurut Mitha di Aula BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Rabu (26/3/2025), bupati yang baru saja dilantik masih belum paham, Mas," katanya.
Kemudian pernyataan Mitha menjadi viral di media sosial dan memperoleh berbagai macam respons dari warganet.
Pada saat konferensi pers, Mitha menyatakan bahwa LKPD tahun 2024 telah dibuat sebelum ia mengambil posisi tersebut.
Dia juga menyatakan belum mengetahui hasil pemeriksaan BPK terkait Anggaran Tahun 2024.
Laporan ini dibuat sebelum saya bergabung dengan pemerintah dan saat itu belum memahami apakah hasil audit BPK telah menerima WTP (wajar tanpa pengecualian) atau WDP (wajar dengan pengecualian), " jelas Mitha.
Mitha menyebutkan bahwa BPK mengecek finansial pemerintah serta kewajiban pemda untuk bertanggung jawab atas penyaluran dana yang telah disetujui.
"Minggu lalu, tim BPK telah memulai tahap_audit,_dan akan berlanjut sampai_30_hari_setelah_Idul_Fitri," jelas_Mitha.
Mitha mengatakan bahwa selama satu minggu proses audit, terdapat beberapa catatan dari BPK yang relatif ringan dan dapat diperbaiki.
Disampaikan bahwa hingga kini belum seluruh OPD telah dicek.
Baru sebagian kecil dari OPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana besar misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum.
Mitha menyatakan diri sangat percaya diri bahwa dengan kepemimpinan barunya yang masih terbilang baru, Kabupaten Brebes memiliki kesempatan untuk mendapatkan status WTP untuk tujuh kali beruntun.
"Semoga tahun ini mendapatkan opini WTP yang ketujuh kalinya. Saya berkomitment untuk segera bertindak dan menjamin bahwa semua data dan informasi di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan secara efektif. Ini merupakan wujud dari kesetiaan saya menjalankan kewajiban sebagai kepala daerah," ujar Mitha.
Sebelumnya dilaporkan bahwa sebanyak 33 pejabat tinggi di Jawa Tengah telah mengajukan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun 2024. unaudited Di Aula Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Rabu (26/3/2025).
Namun ketika Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dimintai keterangan tentang laporannya yang diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ia malah menyarankan awak media untuk bertanya kepada pejabat daerah lainnya.
"Jelaskan hanya itu (sambil menunjuk kepala daerah yang ada di depannya)," ujar Paramitha dengan cepat.
Paramitha menyatakan bahwa dia belum mengerti isi dari laporannya yang berkaitan dengan keuangian. unaudited 2024 yang diserahkannya dikarenakan menurutnya dirinya baru saja menjabat sebagai Bupati Brebes.
"Bupati anyar durung ngerti "Mas, Bupati baru ini masih belum paham, Mas," katanya.