, JAKARTA - Para peserta dari aksi nasional pada tanggal 18 Maret 2025 yang menentang penundaan pengambilan keputusan mengenai perekrutanpegawai tersebut menyuarakan ketidaksetujuannya. PPPK 2024 makin banyak.
Tindakan Gabungan Aliansi Merah Putih adalah hasil kerjasama antara berbagai forum honorer yang meliputi guru, perawat dan staf kesehatan lainnya (nakes), tenaga teknis, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga pendukung di bidang pendidikan (tendik), personel pemadam kebakaran (Damkar), serta kelompok-kelompok lainnya.
Fadlun Abdillah, Ketua Aliansi Merah Putih, menyebut bahwa mereka telah mendaftarkan acara aksi nasional tersebut kepada Polda Metro Jaya.
Sudah kami antar surat pengumuman tentang aksi nasional yang direncanakan pada 18 Maret 2025 ke Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Maret 2025. Mudah-mudahan pendukung akan membludak di kantor. KemenPAN-RB dan DPR RI, bersinar!, teriak Fadlun kepada JPNN, Kamis (13/3/2025).SK Gubernur Untuk Honorer yang Lolos PPPK 2024 Telah Disiapkan, Alhamdulillah
Fadlun, yang juga Ketua Umum Forum Koordinasi Bantuan Kepolisian dan Satpam Nusantara (FKBPPN), mengatakan bahwa aksi nasional ini adalah puncak dari serangkaian demonstrasi di daerah yang telah dimulai sejak tanggal 10 Maret 2025.
Dia mendorong supaya semua honorer bersama-sama menyatukan kekuatan mereka dalam memperjuangkan hak-haknya.
Karena, tak ada perubahan nasib sebuah kelompok kecuali jika kelompok tersebut sendiri yang berusaha.
"Mari kita membangkitkan kembali api perjuangan ini. Segalanya harus ditinggikan tahun ini, jangan ada promosi P3K pada Maret 2026," ujar Fadlun.Harapannya Inpres untuk Penerimaan CPNS dan PPPK Tahun 2024 Tidak Berisi Keterlambatan
Dia mendorong para honorer yang berkeinginan melawan demi hak-hak mereka agar tidak gentar dalam menyuarakan aspirasi. Juga jangan terlalu cemas akan usaha pengeroyokan anggaran.
"Mengungkapkan keinginan melalui protes dijamin oleh hukum, asalkan tetap teratur. Sementara itu, pihak berwenang sebaiknya tidak menolak kritikan," tandasnya.
Berikut adalah poin-poin kunci dari unjuk raya nasional tersebut:Apakah Ada Jalan Keluar untuk Guru Honorer yang Lolos PPPK Tahun 2024 tapi Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)? Apakah Data Pokok Pendidikan Tetap Terjaga?
1.. Tolak atau hapus Surat MenPAN-RB No. 2793/B-KS.0401/SD/K/2025 yang berisi mengenai Penyesuaian Jadwal Seleksi CPNS untuk Kebutuhan Tahun 2024;
2. Penunjukan serta pengambilan sumpah jabatan akan diselesaikan pada tahun 2025, khususnya bulan April tahun tersebut;
3. Untuk menyelesaikan semua tenaga honorer yang meliputi tahap 1 yakni R1, R2, R3 (L), R4, serta Non (L) dan tahap 2 dengan mekanisme penyerahan dari pemerintah pusat, diharapkan hingga tahun 2025 tak akan ada lagi pegawai honorer karena harus tuntas pada tahun tersebut.Debat Mengenai Penunjukan PPKG Tahun 2024 dan CPNS, Gita: Akan Diumum di Saat yang Tepat
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), yaitu Rini Widyantini, telah menerbitkan sebuah surat baru yang memuat lima petunjuk bagi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), yakni Zudan Arif Fakrulloh.
Surat dari MenPAN-RB dengan nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2025, bersifat sangat mendesak. Isinya berkaitan dengan langkah selanjutnya dalam menyesuaikan jadwal penerimaan CPNS tahun 2024.
Dalam suratnya, MenPAN-RB Rini menyebutkan bahwa menurut surat dari Kepala BKN dengan nomor: 2763/B-MP.01/SD/K/2025 yang ditandatangani pada tanggal 7 Maret 2025 tentang penentuan TMT CPNS dan PPPK tahun 2024, terdapat sejumlah poin penting untuk disampaikan seperti di bawah ini:
1. Mengamati serta melanjutkan perjanjian antara pemerintah dengan DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Komisi II pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, secara umum kita bisa mengambil pertimbangan untuk merevisi timeline pelantikan CPNS golongan tahun 2024 seperti di bawah ini:
a. Penerimaan CPNS dilakukan secara bersama-sama efektif mulai tanggal (TMT) 1 Oktober 2025; dan
b. Bagi PPPK, penempatan resmi dimulai secara bersama-sama efektif sejak tanggal 1 Maret 2026.
2. Pengaturan ulang Pegawai Non-ASN yang sedang berlangsung adalah implementasi dari keputusan akhir pemerintahan, oleh karena itu harus ditegaskan bahwa tidak akan ada lagi penambahan Pegawai Non-ASN dalam lingkup lembaga pemerintah.
3. Prosedur untuk mengakuisisi CASN di masa depan akan ditangani berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
4. BKN perlu cepat merancang peta jalan penuntasan proses kepegawaian pengangkatan CPNS golongan 2024 guna menjamin para CPNS bisa bertugas tepat waktu seperti dijelaskan dalam butir nomor 1.
5. BKN harus menginformasikan secara cepat kepada instansi pemerintahan nasional, pemerintah lokal, serta para calon pegawai negeri sipil terkait dengan penyempurnaan jadwal penunjukan kepegawaian seperti yang dijelaskan dalam butir pertama termasuk cara melakukannya. (esy/jpnn)
Pastikan Jangan Lewatkan Video Rekomendasi Editor Ini: